KONVENSI WINA 1963 (download)

 The multilateral PROYEK, The Fletcher School, Tufts University U.N.T.S. Nos 8638-8640, vol. 596, hal. 262-512                  WIENWINA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS                          DAN OPTIONAL...

Baca Selengkapnya...

Makalah: Pajak Daerah

1.    Pengertian Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan...

Baca Selengkapnya...

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan hambatan serta perkembangan dari dalam negeri maupun perkembangan global. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak akan menutup rapat-rapat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada era globalisasi dan era informasi. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi ideologi terbuka,...

Baca Selengkapnya...

Makalah: Pendapatan Asli Daerah

1.  Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan...

Baca Selengkapnya...

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Telaah keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa Indonesia dengan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan. Apakah yang menjadi landasan keputusan Mahkamah Internasional sehingga memenangkan Malaysia? Mengapa hal itu bisa  terjadi untuk Indonesia? dimanakah letak kesalahan Indonesia atas kasus ini? JAWABAN: Sengketa Pulau Sipadan...

Baca Selengkapnya...