Contoh Skripsi: KAJIAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya Demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahtraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilhannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnyayang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini membuktikan adanya sikap demokratis dan ketransparanan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka tidak memilih bagaikan kucing dalam karung..Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logisdari berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Dalam masyarakat modern sekarang partisipasi penuh dan bertanggung jawab terhadap penentuan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara formal diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjaring para calon kepala daerah yang mempunyai tugas dan wewenang

1.      Memilih Gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

2.      Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

3.      Berasama-sama gubernur, bupati, atau walikota menetapkan APBD dan membentuk Peraturan Daerah.

4.      Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan gubernur /bupati/walikota, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah, kerjasama internasional, dan berbagai peraturan perundang-undangan pada umumnya.

5.      Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

6.      Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khusus untuk DPRD Propinsi, termasuk wewenang memilih anggota MPR Utusan Daerah (Bagir Manan, 2001 : 113)

            Sehubungan dengan kondisi rakyat berada di dalam kondisi serba keterbelakangan dan ketidaktahuan politik,kemudian untuk merangsang partisipasi politik mereka secara aktif, perlu adanya pendidikan politik di alam demokrasiyang terbuka dengan adanya otonomi dan pemilihan kepala daerah secara langsung dewasa ini.Hal ini sesuai dengan isi yang tersirat dalam sila keempat Pancasila kita. Sebab tujuan pendidikan politik yang di kemukakan oleh Kartini Kartono {1996 : Viii}

·         Membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik

·         Dan lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan

·         Sekaligus juga menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi “leefbaar”, yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga masyarakatIndonesia.

Membuat rakyat menjadi melek politik dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik,serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon Kepala Daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

B.     Identifikasi Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa, setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) (2004:52)yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .dan dalam melaksanakan. Tugasnnya,Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan.Kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Dari penjelasan di atas dapatlah saya simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis tetapi masih kentalnya keterlibatan partai dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, secara pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangancalon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.
Fungsi hak dan kewajiban Partai Politik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 dan undang-undang pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 yang tercantum dalam BAB V pasal 7 yang berbunyi:

Partai politik berfungsi sebagai sarana:

a.       pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b.      penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahteraan masyarakat;

c.       penyerap ,penghimpun,dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;

d.      partisipasi politik warga Negara;dan

e.        rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian bahwa partai politik memegang peranan strategis dan penting demi terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah. Pentingnya peran partai politik dalam kedudukan politik. Untuk mendapat piramida kekuasaan dalam suatu pemerintahanyang akan mewarnai kebijakan-kebijakan politik dari partai yang bersangkutan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan terbentuk, apalagi diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ,dimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk memilih Gubernur/wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.
Berdasarkan Uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan mengetengahkan judul ‘’Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dihubungkan Dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ‘’

Pembahasan masalah ini merupakan tinjauan deskriptif analisis tentang peran serta masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

C.     Pembatasan Masalah

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka di perlukan adanya gambaran tentang apa yang akan di teliti dan bagaimana pembatasannya. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.      Bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kampanye Pilkada?

2.      Bagimana partisipasi masyarakat pada saat hari – H (pencoblosan)?

3.      Bagaimana pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah?

D.    Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:

Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ?

E.     Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.      Ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

2.      Ingin mengetahui tahapan-tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

3.      Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh KPUD selaku lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah

F.      Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Kegunaan Teoristis

a.       Menemukan gambaran yang kongkret tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

b.      Menemukan gambaran yang kongkret tentang tahapan-tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

c.       Menemukan gambaran yang kongkret tentang hambatan-hambatan yang di alami oleh KPUD selaku lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah

2.      Kegunaan Praktis

a.       Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada masyarakat luas dalam partisipasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

b.      Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.