Jumat, 03 Agustus 2012

Peran Politik Militer

 
Militer (ABRI) khususnya NI-AD sejak awal tahun 1945 sampai Orba memainkan peranan politik yang penting. Tanpa dukungan TNI_AD pemerintah manapun tidak akan berkuasa lama. Keterlibatan dalam politik menimbulkan fraksi-fraksi dalam ABRI. Misalkan dikenal adanya ABRI hijau dan ABRI merah putih. ABRI hijau dikenal dengan dekat dengan kalangan tokoh-tokoh islam, sedangkan ABRI merah putih yaitu ABRI yang nasionalis.

A. Perspektif Organisasi Militer
Hasnan Habib menyatakan organisasi militer sebagai raison d’etre untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (emergency organization) yang bercirikan organisasi keras, ketat, hierarkhis sentralistis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando. Ciri ini disebut habit formation. Sebagai emergency organization stabilitas politik merupakan perhatian utama bagi militer. Karena itu militer sangat sensitif tentang hal ini bahkan cenderung membesar-besarkan akibatnya perbedaan-perbedaan pendapat dan persaingan politik dianggap sebagai ancaman  terhadap stabilitas politik. Eric Nordlinger menggambarkan bahwa sikap negatif militer terhadap kegiatan politik masyarakat berkaitan erat dengan ciri organisasi militer, yaitu hierarkhi dan keterpaduan.
Konsepsi dan ciri organisasi militer di atas merupakan paradigma profesionalisme. Fungsi militer difokuskan pada keamanan eksternal, militer secara politik netral , dan mengakui supremasi sipil. Bagi Negara berkembang , seperti Indonesia yang menganut profesionalisme baru, organisasi militer lebih merupakan refleksi kondisi social, politik, dan kultur masyarakat.  Hal ini mengakibatkan organisasi militer memiliki cirri khas antara lain fungsi militer difokuskan pada keamanan internal, ruang lingkup tindakan militer tidak terbatas(multi fungsi), dan menciptakan manajerialisme militer-politikdan perluasan peranan. Fungsi militer sebagai stabilisator dan dinamisator dimaksudkan sebagai bentuk manajemen militer-politik untuk memperlancar jalannya pembangunan.
Fungsi militer yang ditetapkan sebagai dinamisator pembangunan merupakan upaya untuk memperkokoh legitimasi peran militer dalam politik. Yahya Muhaimin menggambarkan tentang sulitnya dwi fungsi ABRI mendorong demokratisasi. Hal ini karena dalam tradisi kehidupan militer secara universal tidak dikenal musyawarah atau kearifan dan kebersamaan sebagai kerangka niai yang sangat penting bagi demokratisasi. Hal-hal tersebut tidak dikenal sebab bersifat kontradiktif dengan system komando yang hierarkhis dengan disiplin yang kuat.
Dari perspektif organisasi, militer tidak dimaksudkan untuk ikut mengembangkan demokratisasi. Bahkan cirri-ciri organisasi militer bersifat kontradiktif dengan demokrasi. Oleh karena itu secara institusional, militer akan menjadi penghambat bagi pengembangan kehidupan yang demokratis.

B. Perspektif Neo-Patrimonial

Harold Crouch menampilkan konsep neo-patrimonial untuk menunjukan system politik Orba yang lebih menyerupai Negara  patrimonial di masa lampau daripada suatu pility yang modern. Dalam model neo-patrimonial, birokrasi menampakan cirri-ciri modern, tetapi dalam perilakunya masih memperlihatkan warisan tradisi dan budaya politik masa lampau (kebudayaan Jawa). Dalam anggapan seperti itu birokrasi dan perilaku politik di Indonesia masih memperlihatkan karakteristik patrimonial. Di mana jabatan dan keseluruhan hierarkhi didasarkan atas hubungan personal atau hubungan “bapak-anak buah” (patron-klien). Ini berarti dalm model neo-patrimonial patron (dalam hal ini Presiden) menjadi aktor yang paling menentukan bagi pemenuhan kepentingan materi dan karir klien (elite birokrasi sipil, militer, dan parati politik dan organisasi kepanjangan pemerintah). Presiden Soeharto sebagai patron menjadi kekuatan utama politik yang dalam perkembangannya semakin menguat. Misal, sejak awal 1990 presiden Soeharto makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi, dan kemasyarakatan.
Militer merupkan aktor politik yang penting setelah Presiden. Posisi militer yang strategis ini dimanfaatkan pemerintah untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa Orba. Perspektif neo-patrimonial menggambarkan Presiden (patron) sebagi faktor determinan terhadap peran sisal politik yang dilakukan militer (klien). Militer yang represif terhadap kegiatan politik masyarakat termasuk terhadap gerakan prodemokrasi dilakukan untuk menjamin kepentingan dan menunjukan loyalitasnya kepada patron. Sebagai imbalannya militer diberi peran social, ekonomi, dan politik yang sangat luas. Militer menyadari kondisi ini selama rezim Orba, namun tidak mencari usaha yang seriusuntuk melepaskan diri dari genggaman yang begitu ketat dari kekuasaan Presiden Soeharto.

C. Perspektif Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer
Kepentingan politik dan ekonomi TNI tercermin pada peran social politik yang berupa penugaskaryaan. Ramlan surbakti memperlihatkan hubungan antara politik dan ekonomi berdasarkan penjelasan social yang dikenal memiliki tiga perspektif yaitu, ekonomisme, politisisme, interktif dan perilaku berkesinambungan. Perspektif ekonomisme beranggapan proses-proses politik merupakan produk proses-proses nonpolitik atau ekonomi menentukan politik. Sebaliknya menurut perspektif politisisme struktur politik memiliki dan mengembangkan kepentingan sendiri dan menggunakan kepentingan-kepentingan ini terhadap kepentingan ekonomi. Sedangkan perspektif interaksi mencoba menjembatani kedua perspektif diatas yang beranggapan antara politik dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Terakhir perspektif perilaku yang berkesinambungan didalamnya termasuk aliran perspektif public choice berupaya menerapkan asumsi, bahasa, dan logika ekonomi neoklasik ke dalam perilaku politik. Pola hubungan antara politik dengan ekonomi di Indonesia cenderung mengarah pada politisisme.
Perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer sebagai upaya menjelaskan masalah respons terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif, memang tidak popular lebih-lebih dikalangan militer. Lain halnya dengan kedua perspektif terdahulu (perspektif organisasi militer dan perspektif neo-patrimonial), yang lebih banyak digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. Bahkan di kalangan militer (TNI) kedua penjelasan itu telah diakui kebenarannya sebagai penjelasan mengaa militer menjadi penghambat bagi pengembangan demokrasi. 

Dinamika Militer dalam Politik, Ekonomi, dan Gerakan Prodemokrasi pada Era Orde Baru (1966-1980)

A.    Dinamika keterlibatan Militer dalam politik Dan Ekonomi 1966-1980
Dewi Fortuna Anwar menggambarkan format politik Orde Baru, antara lain sebagai berikut. Pertama, semakin memperluas peranan sosial politik ABRI. Dibawah rezim Orde Baru doktrin “Jalan Tengah’ telah ditafsirkan secara sangat fleksibel, sehingga militer dikembangkan perannya tidak lagi sebatas sebagai salah satu kekuatan social-politik disamping kekuatan social-politik yang lain, tetapi memiliki peranan yang dominant dan sangat luas dibidang  non Hankam. Keterlibatan militer tidak hanya terlihat di bidang eksekutif, tetapi terlihat juga di bidang legislatif, yudikatif, dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Peran militer yang semakin luas tersebut semakin mempersempit ruang gerak masyarakat untuk bertindak secara lebih mandiri.
Kedua, menciptakan system pemilu yang tujuan utamanya untuk mempertahankan status-quo. Pemilu yang mestinya berfungsi antara lain memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara teratur dan berkala tidak terjadi. Karena Golkar sebagai partai pemerintah memang direkayasa sebagai partai hegemonic untuk selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu. Adanya rekayasa tersebut tampak dimana PPP dan PDI dipersempit geraknya sehingga tidak pernah mampu mengurangi mayoritas Golkar di DPR.
Ketiga, menjadikan Golkar sebagai mesin pengumpul suara bagi pemerintah yang didukung penuh oleh militer dan Korpri. Pegawai negeri (birokrasi politik) yang seharusnya hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan yang netral secara poltik, tetapi berubah menjadi bagian dari kekuatan politik (Golkar). Oleh karena itu Golkar dengan dukungan militer dan birokrasi yang memiliki jaringan ke desa-desa dapat memobilisasi dukungan secara efektif.
Keempat, membiarkan bidang legislative dan yudikatif dalam posisi lemah dan subkordinat pada lembaga eksekutif.
Format politik Orde baru yang menempatkan militer sebagai kekuatan politik dominant menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan politik yang represif. Hal ini dimungkinkan karena militer memiliki monopoli terhadap hak pengguna kekerasan. Keberhasilan Orde Baru (Jenderal Soeharto0 mempertahankan kekuasaannya karena mmadukan strategi kebijakan kekerasan dengan kebijakan penukaran (exchange) dengan bujukan (persuasion). Oleh karena itu yang berkuasa adalah lembaga militer (ABRI)

DAFTAR PUSTAKA

Cholisin. 2002. Militer dan Gerakan Prodemokrasi. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
semoga bermanfaat :)

1 komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
;