KONSEP, TUJUAN DAN CAKUPAN PKN

A.    KONSEP IKN DAN PKN

1.      Pengertian  IKN

Istilah IKn merupakan terjemahan dari civics. Secara etimologis “civics” berasal dari kata “civicus” (bahasa latin) yang searti dengan citizens (bahasa inggris) yang dapat diartikan :

• Warga negara
• Penduduk dari sebuah kota
•  Sesama warga negara, sesama penduduk, orang tanah air
• Bawahan atau kaula

Secara terminologis, civics diartikan sebagai berikut:

Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer f. Pegiler (1970:v) Civics didefinisikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak-kewajiban warganegara.

Menurut hasil seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics (Civics Education) Tahun 1972 di Tawangmangu Solo, “IKn yaitu suatu disiplin yang obyek studinya mengenai peranan para warga negara dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945”.

2.      Pengertian PKn

Beberapa pengertian PKn antara lain:

a)      Menurut National Council of Social Studies (NCSS) Amerika Serikat.

Sesuai pengertian PKn menurut NCSS, ciri penting dari PKn adalah : (1) merupakan program pendidikan (proses yang meliputi pengaruh positif); (2) fokus materinya adalah edeologi nasional, proses pemerintahan sendiri, hak dan kewajiban asasi warga Negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi ditambah dengan pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat; (3) tujuannya adalah membentuk orientasi warga Negara tentang tentang peranannya dalam masyarakat.

b)      Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics (civic education) di Tawangmangu, Solo, 1972.

Pengertian PKn adalah suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga Negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria dan ukuran, ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

c)      Menurut Numan Somantri

PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

d)     Menurut UU No.2 Tahun 1989

PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan leh bangsa dan negara. 

B.     TUJUAN IKN DAN PKN

1)      Tujuan IKn

Tujuan yang hendak dicapai IKn adalah mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori mengenai peranan warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, demokrasi politik, hak dan kewajiban wara Negara, dan kegiatan dasar manusia (seperti: ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dll) diorganisir secara ilmiah untuk memperkaya disiplin IKn.

2)      Tujuan PKn

Secara sederhana tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang lebih baik (a good citizen) dan mempersiapkannya untuk masa depan. Berikut tujuan PKn di Indonesia dalam berbagai versi:

a.       Menurut Seminar Tawangmangu 1972

Tujuan PKn adalah membina warga negara yang lebih baik dan untuk masa depan dalam arti warga negara yang berkembang kontinum variabelnya/peranannya pada kwalitas yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan (spiritual, ekonomi, sosial-budaya, politik, hukum, dan hankam) yang sesuai dengan ketentuan atau kriteria konstitusi/UUD 1945.

b.      Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (BP3)

Pada tahun 1973 BP3 menetapkan 8 tujuan kurikuler PKn, yang meliputi bidang:

1)      Hak dan kewajiban warga negara

2)      Hubungan luar negeri/pengetahuan internasional

3)      Persatuan dan kesatuan bangsa

4)      Pemerintah demokrasi Indonesia

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6)      Pembangunan sosial ekonomi

7)      Pendidikan kependudukan

8)      Keamanan dan ketertiban masyarakat

c.       Menurut UU No.2 Tahun 1989

Dari penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN pasal 39 ayat 2, dapat dinyatakan tujuan PKn adalah mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

C.    CAKUPAN IKN DAN PKN

1.      Cakupan IKn

Cakupan IKn meliputi: teori hubungan warga negara dengan negara atau pemerintah, tugas-tugas pemerintah, proses pemerintahan sendiri (sistem politik), peranan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan (hak-kewajiban warga negara dan HAM) dan bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan sistem politik yang berlaku, dan sifat-sifat yang esensial yang harus ada pada profil warga negara yang baik.

2.      Cakupan PKn

a.       Menurut NCSS

Menurut NCSS, cakupan PKn meliputi:

1)      Cita-cita nasional (ideology)

2)      Hal-hal yang baik yang diakui oleh masyarakat (common good)

3)      Proses pemerintahan sendiri (the process of self government)

4)      Hak asasi manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi

5)      Seluruh pengaruh positif yang berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat

b.      Menurut konsep PKn sebagai pengembangan dari civics

Fokus materi civics adalah demokrasi politik. Karena PKn merupakan pengembangan dari civics, maka demokrasi politik menjadi materi pokok PKn dengan ditambah dari aspek pendidikan.

c.       Menurut hasil seminar Tawangmangu-Surakarta 1972

Hasil seminar menetapkan materi PKn meliputi materi IKn (peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial-ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dan sejauh yang diatur dalam UUD 1945) ditambah dengan Kewiraan, Filsafat, Pancasila, Mental Pancasila, dan Filsafat pendidikan nasional, serta menuju kedudukan warga negara yang diharapkan dimasa depan.

d.      Menurut Kurikulum PPKn 1994

Materi pokok PKn yang berupa hubungan warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), kemudian dijadikan salah satu aspek cakupan PPKn dalam kurikulum 1994. Secara lengkap ruang lingkup PPKn meliputi:

1)      Nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

2)      Kehiduapn ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasial dan UUD 1945.

e.       Menurut Kurikulum 2004

Pada kurikulum 2004 materi Kewarganegaraan terdiri dari sub aspek:

1)      Persatuan Bangsa,

2)      Norma, Hukum, dan Peraturan,

3)      Hak Asasi Manusia (HAM),

4)      Kebutuhan Hidup,

5)      Kekuasaan dan Politik,

6)      Masyarakat Demokratis,

7)      Pancasila dan Konstitusi Negara,

8)      Globalisasi.

Berdasarkan pembahasan tentang cakupan IKn dan PKn di atas dapat dinyatakan hakekat cakupan IKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial atau peranan warga negara dibidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya dan hankam sebagai gambaran warga negara yang baik. Sedangkan hakekat cakupan PKn adalah meliputi cakupan IKn yang dikembangkan dan diperluas dengan teori-teori pembinaan dan pengembangan peranan warga negaradalam berbagai bidang tersebut dalam upaya membentuk warga negara yang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan hakekat cakupan IKn-PKn adalah pembahasan tentang demokrasi dan bagaimana membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis (warga negara ang baik) pada setiap warga negara sebagai pendukung utama masyarakat madani (civil society) untuk ikut membangun negara demokrasi. 

Semoga bermanfaat