Rencana-Rencana atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat UUD 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut welfare state. Sebagai suatu negara hukum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan dan acuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu hukum harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada hukum administrasi negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Oleh sebab itu disini akan dijelaskan apa itu rencana-rencana atau het plan dalam administrasi negara. Agar kita mengetahui kenapa setiap keputusan ataupun ketetapan itu harus didasarkan kepada rencana-rencana administrasi negara.

Dalam mewujudkan kesejahteraan warganya dan untuk merealisir tujuan negara sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memasuki berbagai aspek kehidupan warganya. Untuk mengarahkan tercapainya tujuan itu, pemerintah atau alat administrasi negara membuat rencana-rencana (het plan). Produk het plan ini dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya pengaturan rencana tata ruang kota, rencana peruntukan tanah, RAPBN, RAPBD, dan lain sebagainya.

Rencana didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen, karena tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Pada negara hukum kemasyarakatan modern, rencana dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya pengaturan tata ruang, pengurusan kesehatan, dan pendidikan. Rencana juga merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu.

Di Indonesia perencanaan sangat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan, disadari bahwa berbagai upaya dan kebijaksanaan yang diambil oleh badan-badan dan pejabat tata usaha negara adalah berkait satu sama lain, serta memiliki konsekuensi keuangan yang saling berpengaruh. Karenanya perlu terlebih dahulu dibuatkan rencana-rencana yang berkaitan secara sinkron, serta tidak tumpang tindih, dan utamanya efisien didalam hal pembiayaan.

Pada umumnya rencana-rencana pembangunan yang dibuat oleh badan-badan tata usaha negara didasarkan pada dasarnya pada besarnya porsi belanja dan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kegiatan tiap sektor/subsektor dari departemen/non departemen dan jawaban yang bersangkutan. Perencanaan dapat dikategorikan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan informatif, yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu
2. Perencanaan indikatif, yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan
3. Perencanaan operasional atau normatif, yaitu rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan.

Di dalam HAN, yang penting hanya rencana-rencana yang mempunyai kekuatan hukum. Rencana ini dapat dikaitkan dengan stelsel perijinan atau hak atas pembiayaan. Ada beberapa rencana pembangunan yang secara langsung berakibat hukum bagi warga negara atau badan hukum perdata. Sebagai contoh: rencana tat ruang kota, rencana-rencana detail perkotaan yang dibuat berdasarkan SVO dan SVV (peraturan pada zaman Hindia Belanda yang berlaku sampai bertahun-tahun setelah Indonesia mendeka) mengikat warga kota untuk membangun serta tidak menyimpang dari pola gambar petunjuk peta-peta pengukuran dan petunjuk rencana-rencana detail perkotaan mengingat tipa penyimpangan daripadanya dapat mengakibatkan bangunan yang bersangkuatan dibongkar. Dewasa ini rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana tata ruang kota (RTRK) uga merupakan cntoh aturan mengenai rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Perencanaan sebagai tindakan administrasi negara harus memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, sebagai berikut:

1. Berorientasi untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dapat bersifat ekonomi, politik, sosial budaya, ideologis dan bahkan kombinasi dari berbagai hal tersebut;
2. Berorientasi pada pelaksanaannya;
3. Perspektif waktu. Untuk mencapai tujuan tertentu bisa saja dilakukan secara bertahap;
4. Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan kontinyu dan terus menerus.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa rencana atau het plan merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari Alat Administrasi Negara untuk mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib/teratur. Suatu rencana menunjukan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh Alat Administrasi Negara pada suatu lapangan tertentu. Dalam satu pemerintah diperlukan suatu perencanaan karena tanpa adanya rencana suatu kegiatan dalam pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, dan tujuan yang dihasilkanpun baik. Rencana ini berfungsi agar tidak terjadi kegiatan yang tumpang tindih dan utamanya biaya yang dikeluarkan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Jumaidi . 2009. Sarana-sarana Tata Usaha Negara Lainnya. Diakses dari: www.jumaidi-eljumeid.blogspot.com tanggal 17 April 2010.

Kusdarini, Eny. 2007. Diktat Kuliah Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: PKn dan Hukum UNY.